TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN PERHUTANI DESA SATAK KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan lahan perhutani di Desa Satak Puncu Kediri dan analisa hukum Islam terhadap pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, serta menggunakan analisis data deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau data yang berkaitan dengan pengelolaan lahan Perhutani di Desa Satak Puncu Kediri.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan lahan perhutani Desa Satak Puncu Kediri telah memenuhi rukun dari pada mukha>barah. Namun ada kecacatan dalam syarat, yakni pada waktu akad tidak disebutkan batasan waktu pengelolaan lahan perhutani. Sedangkan dalam syarat mukha>barah harus adanya batasan waktu pengelolaan lahan. Tetapi dalam pembagian hasilnya kedua belah pihak telah bersepakat, kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi, serta saling menguntungkan sehingga praktik pengelolaan lahan tersebut diterima dengan baik oleh para petani sehingga tidak mengakibatkan perselisihan serta kemudlaratan yang lain. Akan tetapi dalam hukum Islam tetap harus dilengkapi syarat akadnya, agar jelas waktu pengelolaan lahan tersebut.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada seluruh pihak disarankan: pertama, dalam melakukan akad kerjasama seharusnya ditentukan sampai kapan para petani bisa menggarap lahan Perhutani tersebut. Bukan hanya lngsung menggarap lahan perhutani tersebut setelah selesai panen. Kedua, untuk para petani hendaknya lebih cermat lagi dalam melakukan pembayaran 20% hasil panen supaya jumlah yang dibayarkan sesuai dengan yang harus dibayarkan keperhutani. Ketiga, untuk perhutani hendaknya tidak memberi syarat-syarat yang bisa memberatkan para petani. Harus dilakukan akad yang transparan antara para petani dengan pihak perhutani sendiri. Keempat, harus ada hitam diatas putih agar jelas masa pengelolaan lahan Perhutani tersebut.