Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Penistaan Agama Katolik dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua: putusan nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap delik penistaan agama Katolik dalam putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/Pn.Atb dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penistaan agama Katolik dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2018/Pn. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 71/Pid.Sus/2018/Pn sebagai data primer dan data sekunder yang berupa pertauran perundang-undangan, hasil karya ilmiah, pendapat ahli. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, putusan pengadilan Negeri Atambua Nomor: 71/Pid.Sus/2018/Pn tentang penistaan agama. Dalam hal ini terdakwa bukan hanya menghina benda-benda hostia kudus untuk keperluan ibadah di tempat. Jadi majelis hakim memutus dengan menggunakan Pasal 177 ayat 2 KUHP dirasa kurang tepat, karena dalam pasal tersebut tidak membahas secara luas tentang penistaan agama. Seharusnya majelis hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 156a KUHP. Kedua, dalam hukum pidana Islam tindak pidana penistaan agama yang dilakukan olegh terdakwa dikenai hukuman ta’zi>r. Jadi skripsi ini adalah sebagai contoh penjatuhan pada hukum islam untuk orang non muslim. Hukum islam yang belum menjadi hukum nasional tidak bisa dijatuhkan kepada orang non muslim. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Sebaik-baik langkah sebagai warga Negara yang baik adalah menghindari ujaran dan tindakan yang dapat saling mencederai hati satu sama lain. Jauhi tindakan yang dapat merugikan baik umat katolik Indonesia khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Umat katolik tanah air juga perlu mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat provokatif menyangkut kasus dugaan penistaan agama.