ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TENTANG KUMULASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI, ISBAT NIKAH DAN PENETAPAN ANAK : STUDI PUTUSAN NOMOR 003/PDT.G/2012/PA.AMB

Skripsi yang berjudul ‚Analisi Terhadap Putusan PA Ambarawa Tentang Kumulasi Permohonan Izin Poligami, Isbat Nikah dan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor : 0030/Pdt.G 2012/PA.Amb)‛ ini merupakan hasil penelitian diPengadilan Agama Ambarawa yang bertujuan untuk menjawab 3 (tiga)
pertanyaan : 1) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara No. 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak?
2) Apa saja pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tentang kumulasi izin poligami, isbat nikah danpenetapan anak?
3) Bagaimana analisi terhadap putusan PA Ambarawa tentang
kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak?
Guna mendapatkan data, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif sehingga mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai ada atau tidaknya kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama Ambarawa dengan hukum acara perdata.
Berdasarkan hasil penelitian penulis menyebutkan bahwa: Pertama yang menjadikan dasar hukum hakim dalam menerima perkara ini, majelis hakim Pengadilan agama ambarawa didasari oleh bukti-bukti dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua yang menjadikan dasar hukum hakim yaitu perkara ini sudah memenuhi syarat kumulatif dan alternative dan juga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat. Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya majelis hakim dalam menerima dan memutus perkara tersebut sudah sesuai
dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi apabila ditinjau dari segi hukum acara perdata, majelis hakim kurang cermat dalam memberikan putusan dalam perkara tersebut. Karena ada perkara di dalamnya tidak dapat dikumulasikan menjadi satu putusan. Dari kesimpulan, hendaknya lembaga peradilan yang berwenang untuk
menerima, memeriksa, dan memutus perkara kumulasi bersikap cermat dalam menerima permohonan atau gugatan. Sehingga, perkara yang diputus benar-benar perkara yang sudah memenuhi syarat untuk dikumulasikan. Tanpa mengenyampingkan asas umum Peradilan Agama yaitu asas sederhana,cepat biaya ringan