TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN JASA INTERNET DI WARNET MOVEMENT PURIMAS REGENCY GUNUNG ANYAR SURABAYA

Skripsi ini merupakan hasil penelitian di Jl. I Gusti Ngurah Rai A2/3, Purimas Regency, Surabaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaiamana praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar
Surabaya. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi, teknik interview (wawancara) dan observasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dengan pola pikir deduktif, yakni
memaparkan konsep yang membahas definisi ijarah dalam perspektif hukum Islam dan menjelaskan transaksi yang dilarang dalam akad untuk menganalisis praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung
Anyar Surabaya.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam urusan mu’amalah semuanya diperbolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya. Di lihat dari segi akad yang dilakukan dalam transaksi sewa menyewa jasa di warnet
movement telah sesuai syara’ karena telah memenuhi rukun-rukun dalam sewa menyewa. Mekanisme terhadap pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet movement tidak sesuai dengan prinsip prinsip transaksi yang diajarkan Islam, karena adanya kebijakan terjadinya pembulatan harga yang dilakukan sebelumnya tidak diinformasikan secara transparan baik dengan bentuk tulisan maupun lisan dari para operator kepada
para pengguna jasa warnet, sehingga merugikan salah satu pihak. Perilaku dari pihak pelaku usaha melanggar salah satu prinsip transaksi yang dilarang dalam Islam karena transaksi dalam Islam tentu tidak lepas dari prinsip an taradin adanya sebuah keadaan rela sama rela sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka sebagai pelaku usaha terutama operator warnet hendaknya memberikan informasi atas kebijakan pembulatan harga secara transparan yang dapat menghindarkan adanya perselisihan yang
merugikan kedua belah pihak. Agar transaksi tersebut tidak lepas dari prinsip antaradin adanya sebuah keadaan rela sama rela sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.