ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP RAMPASAN HAK MILIK PEMBELI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN TEMBAKAU DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field reseacrh) dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?.
Data penelitian ini diperoleh dari Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, hasil interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan analisis hukum Islam terhadap rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. serta ditarik kesimpulan.
Bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu jual beli tembakau kepada tengkulak dan uang yang harus diterima penjual belum dibayarkan dengan jangka waktu tertentu yaitu 1-2 minggu bahkan sampai 1 bulan dan masih banyak yang belum dibayarkan. Ketika tembakau milik petani tidak dibayarkan oleh tengkulak biasanya petani menyita atau merampas hak milik tengkulak berupa tanah atau rumah secara paksa bahkan ada yang melakukan dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan sistem carok untuk mendapatkan haknya petani
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam praktek jual beli tersebut termasuk jual beli dengan sistem gharar di mana yang dirugikan adalah pihak penjual yaitu khus`usnya para petani tembakau (janjinya mau dibayarkan tetapi pada kenyataannya tembakau teresebut hanya dijanjikan saja). Jika terjadi transanksi tersebut maka dari pihak penjual merampas hak milik pembeli yaitu berupa tanah sawah, kendaran dan lain sebagainya dalam hukum Islam perampasan tersebut diperbolehkan karena dalam kepemilikan terdapat kepemilikan secara paksa dengan ketentuan jika uang tersebut dikembalikan oleh pihak tengkulak maka harus dikembalikan barang rampasannya.