KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang dibentuk di setiap desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi terkait kedudukan dan fungsi BPD berjalan dinamis seiring Undang-undang yang mengaturnya. Tesis ini merupakan hasil eksplorasi ilmiah terkait lembaga BPD yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga ini sekaligus pelaksanaan kedua hal tersebut di Desa Karang Patihan ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan mas}lahah mursalah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk dari field research (penelitian lapangan). Adapun data-data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan diolah secara qualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPD desa karang patihan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya terkait legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal, hal ini ditengarai dengan rendahnya aspirasi rakyat yang terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah desa , lemahnya pengawasan dan minimnya produk legislasi. Ditinjau dari sudut pandang hukum positif merupakan mitra pemerintah desa karang patihan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun menurut tinjuan konsep maslah{ah mursalah, BPD sebagai lembaga perwakilan merupakan sarana yang mewujudkan kemaslahatan dalam dinamika pemerintahan serta memiliki korelasi dengan lembaga perwakilan yang pernah ada dalam khazanah tata negara islam.
Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga BPD desa karang patihan harus meningkatkan kualitas aparaturnya melalui beberapa cara, antara lain dengan pembenahan mekanisme perekrutan anggota sesuai dengan amanat undang-undang, pemberian bantuan finansial maupun pembinaan dan pelatihan secara komprehensif oleh pemerintah daerah, serta bertindak secara pro aktif dalam melaksanakan kedudukan dan fungsinya di pemerintahan desa