TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH DI BUBUTAN SURABAYA

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya?
Data penelitian dihimpun melalui teknik observasi dan wawancara dengan informan yang terkait dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menyimpulakan bahwa Jemaat Ahmadiyah mempunyai aturan dan tradisi dalam melaksanakan perkawinannya yaitu dengan adanya norma yang mengatur perempuan Ahmadiyah di larang menikah dengan laki-laki Non Ahmadiyah. Jika terjadi perkawinan dengan organisasi Non Ahmadiyah maka akan dikenakan sanksi yaitu dikeluarkan dari organisasi bukan dari keyakinan. Di dalam Ahmadiyah juga terdapat biro jodoh yaitu Biro Rishta Nata. Untuk akad nikah dan walimah Jemaat Ahmadiyah dilakukan sangat sederhana, serta dalam keadaan terpisah antara laki-laki dan perempuan yang dibatasi dengan tirai. Mahar juga ditentukan yaitu minimal enam kali gaji seseorang. Kafa’ah lebih mengutamakan seiman atau seagama. Perkawinan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah sama saja dengan perkawinan yang dilakukan organisasi Islam lainnya yang merujuk pada hukum perkawinan Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Hanya saja dalam pelaksanaan perkawinannya Jemaat Ahmadiyah mempunyai tata cara yang berbeda dengan organisasi Islam lain.
Melihat banyaknya perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan oleh Jemaat Ahmadiyah maka penulis bertujuan untuk menjelaskan lebih detail dan kemudian dicocokkan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Maka seyogyanya bagi semua golongan untuk tidak membeda-bedakan golongan dalam hal pemilihan jodoh.