TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN OTORITAS KEPADA KIAI DALAM PENENTUAN PASANGAN HIDUP DALAM PERKAWINAN DI DESA KLAPAYAN KEC. SEPULU KAB. BANGKALAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Otoritas kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup dalam Perkawinan di Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan)” ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan Bagaimana Hak Wali Mujbir Terhadap Pemberian Otoritas Kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup dalam Perkawinan di Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan ? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Otoritas Kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup dalam Perkawinan di Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan ?
Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan telaah pustaka. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif,
Hasil penelitian dijelaskan bahwasanya tradisi hak wali mujbir terhaap pemberian otoritas kepada kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan adalah perkawinan yang pelaksanaannya karena ada paksaan dari orang tua atau masyarakat atas beberapa faktor yaitu, adanya pemerkosaan, perselingkuhan, tangkebben, dan perjodohan. Hasil analisis hukum Islam dalam pelaksanaan dalam perkawinan tidak ada tujuan perkawinan yang diinginkan Islam karena ajaran Islam memandang bahwa di dalam pelaksanaan suatu perkawinan tidak mengenal adanya pemaksaan, baik itu diterangkan dalam al Qur’an atau Hadis. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dan dijelaskan kembali dalam pasal 17 ayat (2) “ Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan” Masyarakat Desa Klapayan seharusnya ada pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan masalah pengetahuan soal keagamaan, khususnya tentang pentingnya suatu perkawinan. Adapun setiap masyarakat hendaknya taat pada hukum yang berlaku, yakni hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia. Begitu juga dalam masalah pernikahan hendaknya perkawinan harus dilakukan dengan suka sama suka antara kedua calon mempelai dan harus dimintai persetujuannya terlebih dahulu, agar tercapai tujuan yang sebenarnya, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah}mah, dan setiap warga negara yang berkehendak melangsungkan perkawinan, hendaknya juga dilakukan secara resmi atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama