EVALUASI KINERJA MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 : STUDI KASUS BMT BEN MAKMUR DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN BUKU 2013

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Manajemen Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Buku 2013)” ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi UKM RI nomor 35.3 Tahun 2007.
Data yang dihimpun adalah data BMT Ben Makmur yang meliputi,
Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM) , kelembagaan dan laporan keuangan yang meliputi: neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan perubahan ekuitas, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptifverifikatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur untuk 4 aspek masuk kriteria baik, yaitu manajemen umum adalah 2,50 (Baik), kelembagaan 2,50 (Baik), aspek permodalan 2,40 (Baik) dan manajemen likuiditas 3,00 (Baik). Sedangkan untuk manajemen aktiva 1,80 (Cukup Baik). Dalam aspek manajemen umum hal yang perlu diperhatikan BMT Ben Makmur adalah mengenai rencana kerja jangka panjang min 3 tahun yang belum dimiliki BMT. Sedangkan untuk aspek kelembagaan adalah mengenai keberadaan DPS yang belum masuk dalam struktur organisasi. Dalam permasalahan permodalan adalah pertumbuhan simpanan BMT yang tidak mencapai 10% pertumbuhan yaitu hanya mampu tumbuh 8% untuk semester I dan 7% untuk semester II. Dan permasalahan yang muncul dalam manajemen aktiva adalah jumlah pembiayaan lancar kurang dari 90% jumlah pembiayaan, kemudian sepertiga dari pembiayaan macet tahun lalu juga belum mampu ditagih oleh BMT dan kurangnya sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT karena monitoring yang dilakukan hanya sebatas pemantauan yang berupa kunjungan singkat untuk sekedar melihat dan atau melakukan penagihan saja. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah BMT Ben Makmur harus membuat rencana kerja jangka panjang, melengkapi struktur organisasi, miningkatkan jumlah simpanannya dengan aktif melakukan promosi, serta harus dilakukan penagihan terhadap pembiayaan bermasalah secara intensif, melakukan pendampingan pembiayaan serta melakukan persyaratan
kembali (reconditioning) terhadap pembiayaan bermasalah agar penanganan pembiayaan macet secara berkala dapat berkurang. Pembiayaan macet cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan serius, karena akan menurunkan tingkat
SHU dan modal sehingga kondisi finansial menjadi tidak stabil.