Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan MK nomor 51/puu-xv/2017 tentang pengelolaan keuangan haji dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan MK nomor 51/puu-xv/2017 tentang pengelolaan keuangan haji. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis, dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan yakni pertama berdasarkan putusan MK no. 51/puu-xv/2017 yang terkait pasal yang diajukan oleh pemohon bahwa MK menunjuk BPKH berwenang atas pengelolaan keuangan haji dan dalam koridor yang benar. Kedua, dalam hal ini jika ditinjau dari fiqh siyasah maliyah BPKH tidak melanggar aturan mengenai dana haji yang asalnya dari calon jamaah haji yang akan berangkat haji untuk dirinya sendiri kemudian di alokasikan menjadi investasi. Dari fungsi maupun tugas dari baitul-mal adalah menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Sehingga kebijakan BPKH tersebut sudah sesuai dengan baitul-mal. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan secara transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan berkoordinasi secara bijaksana dengan cara memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji sehingga pemikiran calon jamaah haji bisa ditampung dalam sebuah ide sebagai masukkam bagi pemerintah.