KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM PERIHAL AKUMULASI SANKSI PIDANA DAN DENDA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING : STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 179/PID.B/2014/PN.PBL

Skripsi ini yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan Akumulasi sanksi Pidana Dan Denda dalam Kasus Illegal Logging menurut Putusan No. 179/Pid.B/2014/PN.Pbl Pengadilan Negeri Probolinggo? Bagaimana Kajian Hukum Pidana Islam mengenai kasus Illegal Logging?
Data penelitian ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan atau metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu meninjau peraturan yang terdapat dalam hukum pidana islam, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus kaitannya dengan tentang Undang-Undang nomer 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penerapan Akumulasi Sanksi Pidana dan Denda dalam Kasus Illegal logging menurut Putusan Nomor : 179/Pid.B/2014/Pn.Pbl adalah hukuman yang diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Akumulasi sanksi pidana dan denda tersebut adalah penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar). Oleh karena itu, pelaku dikenakan sanksi pidana terlebih dahulu dan denda dibayarkan setelah hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum Pidan Islam dikenakan hukuman ta‟zir yang berupa ‘uqubah asliah (hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian) Dan dikenakan juga hukuman tambahan berupa denda yang diistilahkan „uqubah taba’iah (hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri).
Dari uraian di atas sangat jelas, bahwa kurang adanya sosialisasi tentang Kasus Illegal Logging di wilayah pesisir. Dalam hal ini Illegal Logging tersebut tidak diperbolehkan di Indonesia ini, karena dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu ketegasan hukuman bagi yang melanggar agar dapat membuat efek jera bagi pelaku Illegal Logging.