Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: studi Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2015-JKT)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, sengketa antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan PSSI seluruhnya. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Menpora berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015. Oleh karena itu didalam sengketa tersebut terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan. Kedua, dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagaimana yang dimaksud pada pembahsan ini tergolong dalam istilah wizarah tanfidz yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Kemudian wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Bahwa dengan kesimpulan diatas agar pejabat pemerintahan jika menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.