Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan (library research). Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan mengemukakan teori Wilayah al-Hisbah dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah kemudian diaplikasikan bersifat khusus yaitu mekanisme pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan perlu menggunakan pertimbangan peradilan dengan beberapa alasan. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin akan hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil, serta Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 menggunakan asas contrarius actus akan menimbulkan penyalahgunaan pemerintah terhadap wewenangnya dalam pencabutan status badan hukum ormas. Dalam kajian Fiqh Siyasah, ada lembaga peradilan dikenal wilayah al-Hisbah, yang khusus menangani dalam amar ma’ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebaikan apabila hal munkar mulai dikerjakan. Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 dasar dari wilayah al-Hisbah dalam melakukan pengawasan dan memberikan hukuman, dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam menangani seseorang maupun ormas yang menjalankan kemungkaran. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan untuk tetap mencantumkan proses peradilan atau adanya batasan terhadap pemerintah dalam menggunakan asas contrarius actus dalam UU No. 16 Tahun 2017, agar tetap menjaga hak perlindungan ormas dan kepentingan umum. Dan untuk masyarakat, perlu adanya batasan terhadap ormas yang akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi agar tidak adanya perpecahan dalam NKRI.