Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad Pembiayaan Musharakah

Skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan musharakah (Studi Kasus Pada KSPPS “Al-Mubarok”) merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah mekanisme jaminan pada akad pembiayaan musharakah di KSPPS “Al-Mubarok”? Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan musharakah di KSPPS “Al-Mubarok”? Bagaimanakah analisis Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan musharakah di KSPPS “Al-Mubarok”? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitiannya diselidiki dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal ini adalah fakta mengenai praktik jaminan pada akad pembiayaan musharakah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “Al-Mubarok”. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum terlebih dahulu mengenai jaminan dan akad musha>rakah. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik jaminan pada akad pembiayaan musha>rakah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “Al-Mubarok”. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya penyimpangan praktik jaminan pada akad pembiayaan musharakah yang dilakukan menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08 DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme jaminan pada akad pembiayaan musharakah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “Al-Mubarok” sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan pada akad musha>rakah, jaminan tersebut diadakan agar nasabah mempunyai semangat untuk melakukan pengembalian modal atas usahanya yang menjadikan nasabah dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Penilaian atas jaminan nasabah ialah 50-60% dari pembiayaan pada saat akad. Meskipun penggunaan jaminan tidak dikenal dalam akad musharakah akan tetapi prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah. Adanya jaminan dalam akad musha>rakah adalah upaya untuk pencegahan menggunakan pola sadd ad-dzari’ah sehingga dana dari lembaga keuangan syariah terlindungi sesuai dengan konsep maqasid syariah pada tingkat dharury. Sejalan dengan kesimpulan diatas, pihak KSPPS diharapkan untuk terus mengkaji mengenai penilaian jaminan pada akad musharakah. Karena pada era modern ini tidak mudah untuk menentukan keabsahan dalam suatu hal. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada akad pembiayaan musharakah. Sehingga pelaksanaan akad pembiayaan musharakah dapat terus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.