Penerapan Pasal 64-66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam tinjauan hukum Islam: studi kasus di PT. Ciptaning Wira Raharja

Skripsi yang berjudul Penerapan Pasal 64-66 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Ciptaning Wira Raharja) adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk ingin mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Pasal 64-65 menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja dan ingin mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik pembacaan dan kajian teks (text reading), setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik organizing, editing dan coding. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa Penerapan Pasal 64-66 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa perjanjian kerja sistem outsourcing di-qiyas-kan pada syirkah abdan, sedangkan dalam pencrapan di PT Ciptaning Wira Raharja disimpulkan bermasalah karena menyimpang dari Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tcntang ketenagakerjaan dan hukum Islam dalam hal ini adalah syirkah abdan . Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada semua pihak disarankan, unt uk lebih serius lagi memperhatikan kepentingan para pekerja yang seringkali dirugikan oleh kebijakan perusahaan, dan untuk dapat membuat perat uran yang adil baik kepada para pengusaha dan pekerja. untuk dapat memberikan hak pekerja dengan adil, tidak semena-mena dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk dapat melakukan tugasnya sesuai yang telah disepakati bersama sebagai kewajiban dan menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi milik pekerja.