Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan jalan umum untuk parkir. Dalam sifat penelitian ini berupa studi kasus di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan antara lain: Mengapa banyak warga yang memarkir kendaraan pribadinya disana? dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo? Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianilisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 atau menggunakan jalan depan rumah tetangga untuk memarkir kendaraan pribadi karena tidak adanya lahan maupun garasi rumah untuk memarkir kendaraannya. Kedua, dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kategori jalan desa, jalan kabupaten atau kota diperbolehkan untuk memarkir kendaraan di ruang milik jalan dengan syarat adanya ijin dan rambu atau marka jalan. Dan dalam kasus ini perumahan merupakan kategori dari jalan desa. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diharapkan kepada para pihak yang bersangkutan dengan masalah penggunaan jalan umum untuk parkir disarankan; pertama, sebenarnya kasus penggunaan jalan umum yang terjadi di Perumahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dapat diminimalisir dengan adanya pemanfaatan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir umum yang dibuat khusus untuk masyarakat perumahan tersebut. Maka diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Ketua Rukun Tetangga dengan masyarakat. Kedua, terkait dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 untuk mengefektifkan undang-undang tersebut dan lebih memahamkan masyarakat maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah untuk menyusun Perda guna untuk pengawasan ditingkat daerah.