Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2047/PDT.G/2010/PA.SBY tentang Izin Poligami karena Sakit Mata ( Kanker Mata )

Skripsi ini adalah basil studi kasus berjudul "Analisis Hukum Islam Terbadap Putusan Pengadilan Agama No. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Izin Poligami karena Sakit Mata (Kanker Mata) di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 masalah yaitu Pertama apa dasar bukum hakim PA
Surabaya dalam memutuskan perkara no. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang izin poligarni karena sakit mata (kanker mata)? Kedua bagaimana analisis hukum Islam terbadap putusan no. 2047/Pdt.G/2010/P A.Shy tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata)? Guna mendapatkan data dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata ( Kanker Mata, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim pengadilan Agama Surabay, serta dengan pihak yang berperkara dan dokter spesialis mata. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dari basil analisis, dapat disimpulkan, pertama tentang dasar bukum bakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata (kanker mata) menganggap bahwa tidak dapat melayani secara maksimal inilah yang dijadikan dasar bakim dalam mengabulkan permobonan izin poligami. Yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 sub a yang berbunyi isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Akan tetapi,di sisi lain hakim tidak mempunyai bukti tentang surat keterangan dari dokter bahwa isteri tidak dapat melayani suaminnya secara maksimal. Oleb karena itu bakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata ini tidak sesuai dengan bukum Islam karena apabila suami itu tidak bisa berlaku adil terbadap isteri-isterinya maka seyogyanya lebih baik suami tidak melakukan poligami. Dengan demikian, diharapkan hakim baruslah berbati-bati dalam mengambil suatu keputusan dalam hal kaitanya dengan permobonan untuk izin berpoligami, supaya antara pihak satu dengan pibak lain yang berperkara tidak ada yang dirugikan.