Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam

Skripsi ini merupakan hasil penelitian, guna menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu; bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II dan menjawab pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana BOS SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (field research) tentang pemberian dana BOS dari pemerintah di SD Negeri Karangpuri II dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah: adanya penggunaan sebagian dari dana BOS untuk penambahan biaya tour, sedangkan di dalam penggunaannya dana BOS itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Guklak). Dipungutnya biaya dalam pengambilan rapor salah satunya digunakan untuk buku paket dan kaos olah raga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: dana BOS yang diterima SD Negeri Karangpuri II telah dialokasikan sesuai dengan tujuannya di mana dana BOS mereka pakai untuk membebaskan iuran bulanan siswa dan membebaskan biaya pendidikan menyangkut Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun, di satu sisi kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ditinjau dari hukum Islam, dana BOS yang didapat dari pemerintah haruslah dirasakan oleh masyarakat. Dan secara sifat maupun bentuk dari dana BOS tersebut jika tidak dikelola dengan baik clan tidak sesuai, maka akan mengalami ketidakadilan yang pada akhirnya berakibat permusuhan antar sesama. Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah dana hibah, disarankan bagi lembaga pendidikan khsusunya Sekolah Dasar Negeri Karangpuri II, dapat mengambil manfaat dan janganlah sampai terjadi perselisian yang dapat merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, serta menyampaikan amanat dari pemerintah kepada yang berhak menerimanya.