TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SUKU CADANG MOTOR HONDA DENGAN SISTEM JATUH TEMPO DI DEALER HONDA CV. SINARJAYA KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana meknisme jual beli suku cadang dengan sistem jatuh tempo di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Motor Honda Di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) karena data penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui proses pengamatan langsung di lapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.
Jual beli dengan objek suku cadang motor Honda dengan sistem jatuh tempo di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo diawali dengan memesan barang kepada PT>. MPM, kemudian PT. MPM akan mengirimkan barang pesanan sesuai waktu yang ditentukan dan sesuai spesifikasi dan jumlah yang dipesan. Pembayaran menggunakan faktur dengan diberikan jatuh tempo pembayaran. Apabila selama waktu yang ditentukan dealer Honda tidak melakukan pembayaran maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda atau penangguhan barang pesanan.
Dari analisis yang telah dilakukan bahwa jual beli suku cadang motor Honda di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dibolehkan menurut hukum islam, Karena jual beli ini tidak terdapat unsur salah satu pihak merasa dirugikan dan berdasarkan kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka untuk jual beli suku cadang motor Honda di dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo lebih memahami tentang jual beli dengan tempo atau ditangguhkan agar tidak terjadi kerugian diantara kedua pihak, selanjutnya untuk sanksi yang berupa denda dapat dilaksanaka asal sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dengan nominal yang sewajarnya sesuai kerugian.