Analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Skripsi ini merupkan hasil dari penelitian lapangam tentang “ Analisis Fiqh Siyasah Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen kabupaten pasuruan “ untuk menjawab permasalahan Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? dan Bagaimana analisis fiqh Siya@sah terhadap fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? Penelitian yang dilakasanakan ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualititatif dengan pola pikir deduktif. Hasil peneletian menjelaskan bahwasannya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berbeda-beda cara untuk melakukan pengawasan tetapi tetap satu tujuan guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa dan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 48 . Sedangkan dalam konteks fiqh Siyasah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa termasuk Ahl al-Halli Wal-Aqdi karena memiliki salah satu fungsi yang sama yakni menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian As-Sulthan At-Tasyri’iyyah memiliki kesamaan dengan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa,anggaran pendapatan, dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah, dan Siyasah Maliyah sama dengan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni Baitul Mal karena mengatur keuangan negara dan melaksanakan pembangunan negara. Penulis mengharapkan untuk kedepannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan pengelolaan dana desa lebih optimal dan dapat melibatkan masyarakat, agar mereka mengetahui teralisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan masyarakat yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakatt.