Analisis ijarah terhadap pemeliharaan barang dalam akad Rahn Tasjily di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kantor pusat Karangcangkring

Skripsi yang berjudul “Analisis Ijarah terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad Rahn Tasjily di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring” merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana mekanisme Ijarah terhadap pemeliharaan barang dalam akad rahn tasjily di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?; kedua, bagaimana analisis ijarah terhadap pemeliharaan barang dalam akad rahn tasjily di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Mekanisme Ijarah terhadap pemeliharaan barang bahwasanya nasabah dengan KSPPS melakukan akad qard untuk sejumlah uang yang disertai dengan nasabah membawa barang jaminan berupa rahn tasjily (sertifikat tanah atau BPKB). Atas penyerahan jaminan tersebut nasabah dan KSPPS melaksanakan akad ijarah. Konsekuensi dari akad ijarah adalah KSPPS memiliki kewajiban untuk memelihara barang jaminan, sedangkan nasabah berkewajiban membayar ujrah kepada KSPPS untuk biaya pemeliharaan barang jaminan. Kedua, Analisis Ijarah terhadap pemeliharaan barang dalam akad rahn tasjily menggunakan akad qard dan ijarah. Untuk akad qard yang diterapkan dalam KSPPS sudah sesuai deng syariat islam. Sedangkan untuk akad ijarah terutama dalam penetapan ujrahnya atau biaya pemeliharaan barang jaminannya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, yang dilakukan oleh KSPPS memiliki alasan yang mutlak yaitu telah melalui beberapa pertimbnagan untuk meminimalisir terjadinya kerugian atau resiko jika terjadi kredit macet.Sejalan dengan kesimpulan di atas, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam menetapkan biaya pemeliharaan barang menggunakan nilai resiko yang akan terjadi kedepannya. Diharapkan untuk Dewan Syariah Nasional untuk membahas lebih terperinci tentang ujrah pemeliharaan barang jaminan dalam akad rahn. Lebih diperinci dalam masalah perhitungan ujrahnya dan juga sudah mempertimbangan resiko yang terjadi kedepannya.