Analisis Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi Pembiayaan Rohn Ma’al Ijaroh di KSPPS Mitra Usaha Ideal Cabang Krembangan Surabaya

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Pembiayaan Rohn Ma’al Ijaroh di KSPPS Mitra Usaha Ideal Cabang Krembangan Surabaya” Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah implementasi pembiayaan akad rohn ma’al ijaroh di KSPPS MUI Cabang Krembangan Surabaya? Dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi pembiayaan rohn ma’al ijaroh di KSPPS MUI Cabang Krembangan Surabaya? Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan pola pikir deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu mengenai mekanisme rahn untuk memperoleh kesimpuln yang kemudian dianalisis berdasarkan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad rahn pada pembiayaan rohn ma’al ijaroh di KSPPS MUI Cabang Krembangan Surabaya yang diberikan kepada nasabah yakni dalam mengambil biaya pemeliharaan dan penyimpann barang (ijarah) masih didasarkan dengan jumlah pinjaman yang diminta oleh nasabah. Yakni semakin besar pinjaman yang diminta oleh nasabah maka semakin besar juga biaya ijarahnya, begitu pula sebaliknya semakin kecil jumlah pinjaman yang diminta oleh masabah maka semakin kecil biaya ijarah yang akan dibayarkan. Sehingga dalam hal ini penerapan akad rahn pada pembiayaan rohn ma’al ijaroh di KSPPS MUI Cabang Krembangan Surabaya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yaitu pada bagian dua ketentuan umum pasal empat, yaitu dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Saran yang dapat penulis berikan kepada DSN MUI sebagai praktisi lembaga keuangan syariah agar memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan jelas mengenai besarnya perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun sehingga lembaga keuangan syariah memiliki pedoman dalam menentukan biaya ijarahnya.