Analisis maslahah terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Mas}lah}ah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya? dan Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya? Skripsi ini merupakan penelitiann kualitatif yang teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA Sawahan, Tenaga Medis di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan dan masyarakat setempat. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017, dikarenakan program tersebut belum tersampaikan dengan baik dan diremehkan oleh beberapa calon pengantin, KUA sebagai lembaga yang berwenang tidak memproses pendaftaran nikah yang diajukan dan diarahkan untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Puskesmas setempat terlebih dahulu. Jika ditinjau dalam teori mas}lah}ah, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dihukumi boleh (mubah), dari segi eksistensi termasuk dalam kategori mas}lah}ah mursalah serta bersifat h}a>jiyyah dan termasuk kategori mas}lahah} a>mmah, karena merupakan bentuk upaya untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (hifz} nasl). Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah Walikota Surabaya hendaknya memperbanyak agenda sosialisasi agar calon pengantin mengetahui dan tidak meremehkan adanya peraturan tersebut. Selanjutnya, Kementerian Agama selaku lembaga yang berwenang hendaknya memberlakukan pula peraturan sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya kepada seluruh calon pengantin di Indonesia mengingat banyaknya pergaulan bebas serta penularan penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup bagi masyarakat.