TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN PERSEKOT BAGI HASIL SAPI : STUDI KASUS DI DESA BUNGATAN KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana mekanisme pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dan Bagaimana mekanisme pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum dan kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian mengenai pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan tidak sesuai dengan konsep mud}a>rabah secara umum dan menjadi fasid, hal ini dikarenakan setelah pemeliharaan sapi berjalan 5 bulan pengelola (mud}a>rib) meminta nisbah keuntungan kepada pihak pemilik modal (s}a>h}ib al ma>l) sebelum adanya sapi tersebut dijual secara nyata dan hanya memperkirakan terhadap harga sapi tersebut dan tidak ada kejelasan terhadap nisbah keuntungan yang akan didapat oleh pemilik modal atau pengelola dan terdapat unsur ghara>r mengenai nisbah keuntungan yang diperoleh oleh s}a>h}ib al ma>l. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam bahwa pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan tidak diperbolehkan dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya mud}a>rabah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan nisbah keuntungan bahwa besarnya nisbah keuntungan dari hasil kerjasama itu harus diketahui secara jelas dan diperkuat dengan penjelasan bahwa syarat keuntungan yang tidak boleh ditentukan diawal, serta ‘amil (mud}a>rib) tidak berhak mengambil gaji tertentu setiap bulannya, atau rasio dari keuntungan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, Bagi masyarakat di Desa Bungatan khususnya pihak yang akan membuat kesepakatan kerjasama dalam hal pemeliharaan sapi diharapkan untuk lebih memahami dengan jelas pekerjaan yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak jelas yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kedua, Sebaiknya dalam pengambilan bagi hasil dilakukan pada saat sapi tersebut sudah nyata dijual, meskipun pengelola membutuhkan dana dengan mendesak guna memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya, maka setidaknya menggunakan akad pinjaman. Hal ini untuk menghindari ketidak sesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.