ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA TANAH FASUM YASBHUM : STUDI KASUS DI PERUMAHAN TNI- AL DESA SUGIWARAS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi dengan judul ‚Analisis Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Fasum YASBHUM di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo‛ ini adalah hasil penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu, 1) Bagaimana praktik sewa menyewa tanah fasum YASBHUM yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah yang berlokasi di Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang sewa menyewa tanah fasum YASBHUM yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah yang berlokasi di Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo?
Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menguji tata cara sistem sewa tanah fasum berdasarkan norma-norma yang berlaku pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengetahui bahwa praktik sewa-menyewa tanah fasum yang dilakukan oleh para pengurus RW di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo karena adanya kesempatan warga yang merasa bahwa tanah fasum tersebut tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan pemerintah. Dalam melakukan akad tersebut orang yang menyewakan tanah fasum tanpa ijin dari Pemerintah Daerah dan merubah fungsi dari peruntukan tanah fasum. Dalam hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, karena adanya pelanggaran terhadap syarat rukun al-ijarah khususnya terhadap obyek sewa dalam hal kepemilikan, dengan arti orang yang menyewakan harus mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan penuh atas objek al-ijarah Dalam teori kepemilikan diterangkan bahwa dalam memanfaatkan benda juga harus ada sebuah perizinan (tidak sewenang-wenang dalam menggunakan hak) untuk menggunakan fasilitas umum. Walaupun penggunaan hasil sewa dengan tujuan baik tetap saja tidak diperbolekan karena cara memperolehnya dengan cara melawan hukum sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diharapkan bagi para pengurus RW di Desa Sugihwaras tidak serta merta menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan cara menjadikan tanah fasum perumahan sebagai obyek persewaan dan pemerintah yang berwenang atas tanah fasum agar lebih serius dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang melintasi tanah fasum, agar peruntukan tanah fasum tidak di salahgunakan oleh warga Desa Sugihwaras.