ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ITHBAT NIKAH SIRI BAGI SUAMI YANG SUDAH BERISTRI : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana dasar pertimbangan hukum penolakan hakim terhadap ithba>t nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan ithba>t nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitiannya bersifat kualitatif, diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara ithba>t nikah pada kasus yang diangkat oleh penulis adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Dengan demikian, hakim menolak permohonan ithba>t nikah karena pada kasus ini menurut majelis hakim tergolong perkara poligami.
Pertimbangan hukum yang digunakan hakim hanya bertendensi pada aspek yuridis semata tanpa mempertimbangkan maqa>s}id al-shari>’ah. Maksud yang terkandung dalam maqa>s}id al-shari>‘ah secara umum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam kasus ini yang sangat penting untuk diperhatikan adalah hak-hak keperdataan dan kesejahteraan anak yang hal ini merupakan salahsatu unsur pokok hifz}u al-nasli yang harus terpelihara dengan baik dalam maqa>s}id al-shari>‘ah. Dengan pertimbangan tersebut permohonan ithba>t nikah ini seharusnya di kabulkan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: Pertama, Diharapkan kepada para hakim agar lebih bijaksana dalam memutuskan perkara dalam bidang perkawinan terutama mengenai perkara permohonan ithba>t nikah. Kedua, Diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara-perkara perkawinan khususnya permohonan ithba>t nikah siri untuk lebih teliti dalam memutuskan perkara permohonan ithba>t nikah, agar para pihak tidak mendapatkan akibat buruk dari putusan tersebut dan anak hasil dari pernikahan siri tersebut mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak keperdataannya terpenuhi