TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SEWA JASA PENYIARAN TELEVISI DENGAN TV KABEL DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sewa Jasa Penyiaran Televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertannyaan 1) Bagaimanakah praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
Data penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada di lapangan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha sewa jasa TV Kabel sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna jasa. Tetapi, karena ada gangguan-gangguan yang terjadi yang diakibatkan karena gangguan satelit, gangguan petir, putusnya kabel penyambung, konsleting listrik dari TV Kabel, sehingga menimbulkan keluhan para konsumennya karena belum sepenuhnya terpenuhi hak konsumen untuk menonton siaran televisi tanpa gangguan selama masa sewa. Dan menurut tinjauan hukum Islam ija>rah akhirnya dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah ija>rah karena dalam praktiknya penyewaan sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas sudah memenuhi syarat dan rukun dalam konsep Ijarah. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa praktik penyewaan jasa TV Kabel sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha karena gangguan-gangguan yang terjadi itu merupakan keadaan di luar kekuasaan dari pelaku usaha. Adapun karena factor kelalaian itu juga sudah langsung diperbaiki dengan biaya sendiri oleh pelaku usaha, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pihak pelaku usaha tidak wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan TV Kabel tersebut.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pelaku usaha seharusnya memperjelas informasi yang jelas mengenai kekurangan, kelebihan, penggunaan layanan, perbaikan dan pemeliharaan pada akad pertama ketika waktu terjadinya akad, agar tidak menimbulkan pertentangan antara a>qid. Dan para warga Desa Sedayulawas yang telah menjadi konsumen sewa jasa TV Kabel diharapkan agar lebih selektif dalam arti harus mengetahui lebih dalam mengenai kualitas dan manfaat dari TV Kabel ini. Diperlukannya BPSK jika terjadi masalah yang merugikan kedua belah pihak sehingga dapat memperoleh haknya masing-masing.