Analisis fiqh al siyasah al dusturiyyah terhadap fungsi checks and balances Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bicameral menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Pergulatan reformasi 1998-2002 memunculkan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. karena selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarka adalah usulan tentang sistem dan mekanisme checks and balances didalam sistem politik dan ketatanegaraan, salahsatunya diwujudkan dengan pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang mengubah sistem lembaga Legislatif yang awalnya unicameral menjadi parlemen sistem bicameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Akan tetapi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirumuskan kedalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 kurang dapat melakukan checks and balances kepada Dewan Perwakilan Rakyat.