Pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 tahun 2013 dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan Pp No 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Sidoarjo” ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo baik secara parsial maupun secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling mempengaruhi variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan populasi yang digunakan ialah seluruh UMKM Sidoarjo yang terdaftar dalam web resmi diskopukm.jatimprov.go.id. Sampel yang digunakan berjumlah 100 dan diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik Non Probability Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner ke pelaku usaha UMKM Sidoarjo. Kemudian selanjutnya data dianalisis menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 24 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo ditunjukkan dengan nilai uji t hitung > t tabel secara berturut-turut sebesar 2,458 > 1,938, 5,017 > 1,938 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 dan 0,000 atau < 0,05. Sedangkan penerapan PP No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Ditunjukkan dengan nilai t hitung 0,170 < 1,938. Namun, secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo dengan nilai uji F hitung > F tabel yakni sebesar 17,511 > 3,09. Diharapkan kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk turut bekerja sama dengan mengikuti peraturan perpajakan yang telah disusun oleh pemerintah. Sehingga tercipta kerjasama dua arah antara wajib pajak dan pemerintah untuk mendorong sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan yang dipikul dan tujuan pemerintah dapat tercapai.