TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENCAIRAN DANA KLAIM ASURANSI BAGI PESERTA ASURANSI BPJS DI TOKO KACAMATA “RIAN OPTIKAL” KABUPATEN KLUNGKUNG-BALI

Penelitian ini dilaksanakan di Toko Kacamata Rian Optikal Klungkung yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang bagaimana peraktik pencairan dana klaim asuransi bagi peserta asuransi BPJS Kesehatan, dan bagaimana tunjauan hukum Islam terhadap praktik pencairan dana klaim asuransi bagi peserta asuransi BPJS Kesehatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan Analisis deskriptif karena penulis ingin memaparkan secara jelas data yang ada untuk dikaji menurut hukum Islam. Teknik pengumpulan data, peneliti dapat dengan wawancara kepada pihak Rian Optikal, BPJS Kesehatan, peserta asuransi BPJS Kesehatan, dan Konsumen. Selain itu juga menggunakan tehnik dokumentasi.
Dalam kesimpulannya praktik pencairan dana klaim asuransi bagi peserta asuransi BPJS Kesehatan yang dijalankan sebagai program pemasaran oleh pihak toko kacamata Rian Optikal selama ini cenderung ditunda dari tanggal pencairan atau persetujuan yang sudah di tetapkan, yang seharusnya di cairkan sesuai tanggal persetujuan yang sudah tertera di rujukan. Praktik pencairan dana klaim asuransi jika ditinjau melalui hukum, belum sesuai dengan teori perjanjian posistif maupun teori aqa@d dalam hukum Islam, teori perjanjian hukum positif menjadi latar belakang dan digunakan sebagai sarana kesepakatan kerja antara pihak Rian Optikal dengan BPJS Kesehatan.
Saran untuk pihak Toko Kacamata Rian Optikal hendaknya menjalankan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati di awal kontrak kerja sama dengan pihak BPJS kesehatan, jika melakukan kecurangan dengan tidak menjalankan peraturan yang telah di sepakati tersebut pihak yang akan dirugikan adalah calon peserta maupun customer yang sudah menjadi peserta dalam mengklaim asuransi pembelian kacamata, karena bagaimanapun juga dana klaim asuransi tersebut adalah hak dari pelanggan yang memang sudah seharusnya di berikan, peran perjanjian atau aqad dalam masalah ini sangat penting untuk dijalankan sesuai dengan kesepakatan supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan, terutama peserta dan calon peserta BPJS Kesehatan.