ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO: 262/PDT.P/2010/PA.SBY. TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan ahli waris beda agama, serta bagaimana analisisnya.
Data penelitian dihimpun dengan menggunkan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder, jurnal ilmiah dan undang-undang dan sebagai pengayaan data dilakukan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunkan Teknik Deskriptif Verifikatif, menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. yang menetapkan ahli waris beda agama,
apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan UU tentang peradilan agama, KHI tentang waris, dan hukum waris islam atau sebaliknya.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim
pengadilan agama surabaya dalam perkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama adalah menggunakan pendapat para Ulama klasik sebagai legitimasi keputusannya, Selain itu juga memenuhi pertimbangan secara yuridis historis dan sosiologis melatar belakangi putusan penetapan pemohon I yang beragama selain Islam untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan konsep wasiat wajibah. Dan Dasar hukum
hakim adalah Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995,Nomor 51 K/Ag/1995 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 172 dan Pasal 209.
Dari penelitian seharusnya hakim dalam isi penetapan No:
262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang penetapan ahli waris beda agama memperjelaskan pertimbangan hukum dan dasar hukumnya secara rinci, agar tidak terjadi kesalah fahaman. Untuk memperjelas kepastian hukum dalam KHI, tidak ada salahnya melakukan kajian ulang dengan tujuan menyempurnakan isi
dari KHI. Karena menurut penulis dari perkara yang penulis angkat ini KHI tidak menjelaskan secara rinci syarat sahnya wasiat. Seperti halnya apakah hubungan seagama merupakan syarat sah atau bukan.