Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Lelang Eksekusi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo” ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi serta implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelangyang terjadi di Bank Syariah KC Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah wawancara dengan pihak internal BSB dan KPKNL. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah berupa buku, artikel, jurnal, serta perundang-undangan yang terkait dengan lelang dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui proses wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bank berhak untuk menjual AYDA tanpa memerlukan persetujuan dari debitur karena debitur tersebut melakukan wanprestasi, hal itu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996. Menurut kebijakan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam aturan secara normatifnya, yang dilelang melalui KPKNL dengan cara parate eksekusi ini hanyalah rumah/bangunan dalam kondisi kosong (tidak berpenghuni). Jadi bisa diestimasikan untuk penyelesaiannya tidak terjadi pengosongan karna rumah/bangunan tersebut sudah dalam kondisi kosong. Hal itu dilakukan untuk mecegah terjadinya berbagai masalah seperti banding, kasasi ataupun pengosongan setelah terjadi lelang. Sebelum dilakukan lelang maka bank wajib untuk menilai kembali AYDA yang akan dilelang, dari penilaian inilah dapat diketahui nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai likuidasi ini kemudian yang akan digunakan sebagai dasar dan acuan untuk menentukan nilai limit dalam lelang.