TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME ANGSURAN USAHA KECIL PADA BANTUAN KELOMPOK USAHA MANDIRI DI YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA

Data penelitian ini dihimpun dari hasil observasi lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya serta dokumentasi yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari berkas-berkas pada instansi yang bersangkutan, sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, karena penulis ingin memaparkan data-data yang ada untuk dikaji menurut hukum Islam.
Hasil kesimpulan dari penelitian penulis adalah bahwa mekanisme angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan Kelompok Usaha Mandiri (KUM) adalah menggunakan mekanisme sesuai dengan akad Qardhul Hasan. Apabila terjadi salah satu anggota KUM tidak dapat melunasi hutang tersebut, maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua pihak dengan cara memberikan tambahan jangka waktu angsuran. Jika cara tersebut dianggap belum cukup maka tugas anggota yang lainnya adalah memberikan infaq sukarela dengan sistem tanggung renteng kepada anggota yang bermasalah. Angsuran usaha kecil dengan infaq sukarela pada bantuan Kelompok Usaha Mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah ini tidak memungut keuntungan atau tambahan kecuali pinjaman pokok. Pemberian bantuan infaq sukarela dengan sistem tanggung renteng bukan merupakan suatu tambahan yang bersifat riba, karena infaq merupakan pengeluaran sukarela yang boleh diberikan kepada siapapun. Sehingga Bantuan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam tentang qard} atau Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan).Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah hendaknya terus meningkatkan kinerja dan inovasinya serta lebih meningkatkan pengawasan dan pendampingan yang lebih optimal kembali pada setiap kelompok. Hendaknya bagi anggota KUM kedisiplinan membayar angsuran harus tetap dipertahankan. Untuk surat perjanjian antara kedua pihak, sebaiknya diatur secara jelas mengenai penyelesaian hutang anggota KUM yang mengalami keterlambatan membayar angsuran. Pemberian pinjaman yang terlalu besar nilainya sebaiknya dipertimbangkan kembali, karena akad Qardhul Hasan termasuk bantuan untuk usaha-usaha khusus pada sektor kecil.