Tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online kosmetik di Cosmeticsworldwide

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online kosmetik di Cosmeticsworldwide”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, Bagaimana akad dalam transaksi jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwide, Bagaimana penyelesaian yang bisa ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad dalam transaksi dan pola penyelesaian kasus bila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwide. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi dengan pihak cosmeticsworldwide, beberapa pembeli di cosmeticsworldwide dan beberapa gambar yang terkait setelah itu dianalisis metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif lalu dikelola dengan cara editing dan organizing. Pada praktik transaksi jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwide ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan kerugian pada pembeli seperti kosmetik yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, informasi yang diberikan penjual tidak sesuai, dan adanya kecacatan pada barang yang diterima. Namun pihak cosmeticsworldwide selaku pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi dan melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihaknya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad dalam praktik jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwide termasuk dalam akad mu’athah. Menurut hukum Islam, praktik transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur ghara>r pada barang yang diperjualbelikan. Dan merupakan salah satu bentuk jual beli tadlis karena terjadi ketidaksamaan informasi yang menyebabkan kerugian pada pembeli. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut melanggar Pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang sebenarnya dari pihak penjual. Maka dalam hal ini pihak konsumen atau pembeli dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penjual disarankan agar dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kuantitas barang, harga, dan sistem random items yang ada pada cosmeticsworldwide dan sebaiknya sebelum memposting gambar kosmetik yang akan dijual, seharusnya dicek terlebih dahulu apa barang sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan. Kemudian kepada pembeli disarankan agar lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli dan selalu melakukan pengecekan ulang terhadap barang dibelinya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual.