Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi: kajian implementasi UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Perpustakaan PTKIN Propinsi Jawa Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama perpustakaan dengan masyarakat sekaligus mengukur tingkat pemanfaatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan. Masyarakat dalam penelitian ini bisa berupa Instansi Pemerintah, Korporasi/Perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Ada lima unsur yang saling terkait dalam konsep pengelolaan perpustakaan yang bisa dijadikan obyek kerjasama dalam peningkatan layanan yaitu koleksi, Sumber Daya Manusia, pemustaka, layanan, dan sarana prasarana. Selama ini kendala utama dari perpustakaan adalah biaya operasional dalam pengadaan maupun pengembangan baik koleksi, SDM, maupun sarana prasarana. Dalam ilmu perpustakaan, pengadaan koleksi bisa dilakukan dengan cara membeli, hadiah, sumbangan, dan tukar menukar. Barangkali inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh Pustakawan dalam melakukan pengadaan dan pengembangan koleksi di perpustakaan. Pustakawan bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan koleksi, SDM, dan layanan tanpa harus terkendala oleh minimnya dana yang tersedia. Hal ini juga merupakan implementasi UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bab VI Pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa “peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik”. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel empat perpustakaan PTKIN yang ada di Propinsi Jawa Timur yakni UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri, dan IAIN Ponorogo. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode obeservasi, interview, dan kuesioner.