Tinjauan hukum Islam terhadap peleksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

Seorang pemimpin haruslah merupakan pilihan umat berdasarkan kemampuan dan ilmu pengetahuan serta kharisma yang dimiliki bukan karena minta untuk dipilih. Namun dalam prakteknya sebelum pelaksanaan pemilihan, calon kepala desa ini membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga dengan harapan agar mereka memilihnya. Bagaimana Islam menyikapi hal ini, maka diadakan riset. Teknik penggalian datanya menggunakan metode observasi dan interview. Sedangkan metode analisa datanya dianalisis secara kualitatif dengan tahapan editing, pengorganisasian data dan analisa deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1981 tentang Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa. Yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 1988 tentang tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa. 2. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam.