Tinjauan hukum Islam terhadap gadai kartu ATM: studi kasus di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan rumusan masalah: pertama, bagaimana implementasi gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?, kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan–ketentuan hukum Islam mengenai gadai (rahn) dan riba yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama di desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama dilakukan oleh pegawai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pegawai perusahaan berhutang sejumlah uang di Koperasi dengan menyerahkan kartu ATM gajian sebagai jaminan pelunasan cicilannya dengan ketentuan uang yang dipinjam dipotong 10% untuk biaya administrasi dan pelunasan cicilan dilakukan dengan memotong langsung uang gajian yang telah ditransfer ke ATM yang menjadi barang jaminan hutang ke Koperasi Berkah Sesama; kedua, pelaksanaan gadai Kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun rahn. Akan tetapi, dalam hal pelunasan hutangnya dihukumi tidak sah karena mengandung unsur riba, yaitu adanya biaya administrasi penggantian ATM yang baru dari Koperasi diambil dari memotong 10% uang pinjaman dan orang yang meminjam harus membayar lebih dari uang yang telah dipinjamkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak Koperasi (marhun) hendaknya melaksanakan praktik gadai (rahn) yang sesuai dengan syara’ serta menghindari praktik gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengandung unsur riba dalam pelaksanaan gadainya. Selanjutnya, untuk pihak peminjam (rahin) hendaknya memilih Koperasi atau tempat penggadaian yang sesuai dengan syariat Islam dalam melaksanakan akad gadai.