Analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon di Pengadilan Agama Lamongan: studi putusan no. 0742/Pdt.G/2018/PA.Lmg

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang pemberian izin poligami karena calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni suami yang akan poligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, dan ketentuan Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya persetujuan dari istri baik tertulis maupun lisan di depan persidangan. Karena keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat besar, apabila jika hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon, belum sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang atau berpoligami. Penulis berharap bahwa untuk kedepannya ketentuan alasan permohonan izin poligami dalam perundang-undangan lebih dipertegas dan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum lebih diperketat kembali, terutama dalam hal yang menjadi alasan permohonan izin poligami tersebut. Karena dikhawatirkan akan menjadi celah bagi suami yang mengajukan poligami dengan mudah tanpa adanya alasan yang darurat dan yang sesuai di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memang poligami tersebut boleh dilakukan.