Kebijakan Halal Tourism sebagai strategi peningkatan Foreign Direct Investment bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat

Fenomena Hubungan Internasional yang dikaji dalam penelitian ini ialah kebijakan Halal Tourism Pemerintah Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan investasi asing khususnya dalam industri pariwisata. Sebagai pulau yang terkenal dengan destinasi halal tourism favorit di Indonesia bahkan dunia, Pulau Lombok memiliki daya tarik tersendiri dalam hal industri pariwisata. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini, yakni terkait definisi dari Halal Tourism yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan keunggulan dari kebijakan Halal Tourism di pulau seribu masjid tersebut sehingga menjadikan industri pariwisata halal di pulau tersebut sukses menarik investor asing untuk berinvestasi dalam industri pariwisata nya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif guna menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang hingga operasionalisasi kebijakan Halal Tourism di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini mengunakan teori Competitive Advantage of Nations yang dicetuskan oleh Michael Porter. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; (1) Kebijakan Halal Tourism yang diterapkan pemerintah Indonesia khususnya di Pulau Lombok ialah kebijakan dalam industri pariwisata yang berkonsep pada nilai-nilai syari’ah dalam Islam. Kebijakan halal tourism menjadi istimewa dikarenakan pemerintah setempat memiliki komitmen yang kuat dalam keberlangsungan pariwisata halal. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui peraturan pemerintah setempat yang mengatur sedemikian rupa segala sesuatu mengenai halal tourim mulai dari definisi, ruang lingkup, pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan hingga pengembangan. (2) Model kebijakan halal tourism di Pulau Lombok berhasil dalam meningkatkan modal asing bidang pariwisata. Model kebijakan tersebut meliputi insentif keringanan pajak, deregulasi, debirokratisasi, peningkatan promosi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Selain itu, struktur pemerintahan dan kebijakan yang relevan juga mendukung dalam kemajuan pariwisata khususnya dari segi investasi asing.