Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut: studi direktori putusan nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut? (2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt?. Data penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, Deskriptif analisis yaitu teknik analisa dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut kemudian dianalisa dengan teori hukum pidana Islam yaitu jari>mah ta’zi>r, sedangkan metode pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam, kemudian dijadikan pisau analisa dan alat verifikasi terhadap variabel yang bersifat khusus yaitu putusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa dasar putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt adalah Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Sedangkan hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau denda. Pidana kurungan pada hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara Hal ini sesuai dengan tingkatan pidana dalam Pasal 10 KUHP, tingkatan tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tingkatan pidana yang berada dibawahnya. Kedua, dalam hukum pidana Islam kejahatan ini termasuk kategori jarimah ta’zi>r yang wewenangnya terletak pada penguasa. Dalam ta’zi>r tidak ada perbedaan antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan. Dari uraian di atas diharapkan bahwa para hakim dalam memberikan hukuman senantiasa sesuai dengan undang-undang agar terdapat suatu kepastian dan keadilan hukum. Dan sebagai masyarakat Indonesia yang berdasar hukum sudah sepatutnya untuk menghargai hak dan kewajiban sesama orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.