Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan pasal tindak pidana makar dalam pasal 107 kitab undang undang hukum pidana: Studi kasus dugaan makar Sri Bintang Pamungkas

Pada penelitian ini diperlukan adanya metode penelitian sebagai petunjuk yang digunakan agar mempermudah menjawab berbagai permasalahan yang dikaji. Metode yang gunakan penulis ialah metode komperatif analitik yaitu menganalisa secara komprehensif tentang makar menurut KUHP dan hukum pidana islam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh Undang Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, kerena di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan kekuasaan. Konstitusi yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu bentuk prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Adanya pembatasan kekuasaan, merupakan faktor pendukung dari prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi lainnya, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut kebebasan berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan dijamin dan ditetapkan di dalam Undang-Undang. Indonesia sebagai negara hukum, telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi, dan adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang. Maka dari itu pidato beserta surat yang dibuat oleh Sri Bintang Pamungkas bukan termasuk tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan suatu pemerintahan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHP, namun yang dilakukan Sri Bintang Pamungkas merupakan sutu bentuk hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari penjelasan diatas, Penulis menyarankan kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal penerapan pasal 107 KUHP dan/atau menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana makar lebih berhati-hati. Karena tindakan makar sudah sangat jelas berbeda dengan penyampaian aspirasi masayarakat yang merupakan hak setiap warga negara dan dilindungi oleh konstitusi.