Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan wakil gubernur calon tunggal menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016:studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau).” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode pustaka dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian. Selanjutnya, data tersebut dioalah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah.Hasil penelitian tentang mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan harus sesuai dengan peraturan Undangan Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 173 sampai 176. Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau di tetapkannya satu nama calon saja. Calon Tunggal Wakil Gubernur langsung dtetapkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017. Fiqh siyasah dusturiyah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan asal persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Meski secara konstitusi fiqh Siyasah tidak disebutkan, secara substansional kualifikasi pemimpin menurut fiqh siyasah dusturiyah sudah diwakili oleh undangundang.Pemerintah agar dapat lebih mempertimbangkan berbagai dampak jika akan mengeluarkan Undang-undang, apa saja dampak yang ditimbulkan tiap pasal/kebijakan jika suatu hari ada kasus/masalah yang ternyata tak bisa diselesaikan oleh-oleh undang-undang tersebut. Harus ada alternative lain yang lebih berdampak baik untuk masyarakat.