Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) dalam pemenuhan Fasilitas Umum

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang unsur apa saja yang harus dipenuhi agar gugatan dikategorikan sebagai gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis dan bagaimana tinjauan hukum islam jika ada rakyat yang menggugat pemerintah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik penelitian normatif kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut Putusan 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn tentang pemenuhan fasilitas umum listrik dan putusan 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tentang fasilitas umum jalan tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak oleh pengadilan. Dalam Islam gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) termasuk kedalam Wilayah al-Mazalim. Wilayah al-Mazalim adalah peradilan yang dikhususkan untuk menangani permasalahan pemerintah dengan rakyat. Jika pejabat Negara atau Pemerintah dalam melakukan tugasnya merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dapat melakukan upaya pengajuan gugatan ke pengadilan Wilayah al-Mazalim. Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya pemerintah segera membuat Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Citizen Lawsuit/Actio Popularis.