Analisis fiqh siyasah tentang pengelolaan badan usaha milik desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan peraturan Bupati Madiun nomor 28 Tahun 2016

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Fiqh Siya>sah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kalngon Kecamatan saradan kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 dan Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa prespektif hukum islam.Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan terjun langsung ke lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siya>sah dan hukum positif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Bahwa PERDES Nomor 5 tahun 2016 tersebut bertentangan dengan PERBUP Nomor 28 Tahun 2016. Walaupun pelaksanaan BUM Desa di Desa Klangon baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik Menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 tentang keadilan dalam mengambil suatu keputusan.Dalam hal ini perlu adanya pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa dalam pengelolaan bank sampah secara optimal sehingga perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.