Mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pasal 7a-7b UUD 1945 dalam perspektif fiqh siyasah

Skripsi ini adalah hasil penelitian library research yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pasal 7a-7b UUD 1945? dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pasal 7a-7b UUD 1945? Data penelitian dihimpun dari beberapa literatur yang selanjutnay dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan politik hukum Islam dengan menggunakam metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 7a-7b UUD 1945 menjadi solusi dan sarana untuk membuktikan tuduhan bersalah atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga apabila presiden dan atau wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka Presiden dan/atau Wakil Presiden patut diberhentikan sesuai dengan bukti yang ada.