Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang jaminan Akad Musyarakah milik debitur oleh Kredtur Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo

Skripsi ini adalah hasil penelitihan lapangan yang mana untuk menjawab perntanyaan bagaimana penerapan akad Musharakah dan penjualan barang jaminan pada bank bukopin syari’ah cabang sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad Musharakah dan penjualan barang jaminan pada bank syari’ah bukopin cabang sidoarjo. Data penelitihan kualitatif ini dihimpun melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu yang cara penyajiannya dimulai dengan menganalisis akad Musharakah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musharakah yang diperuntukkan untuk usaha yang bersifat umum, lalu dari hasil ini yang terakhir akan mengalisis dengan tujuan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan yang nantinya bersifat Khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik yang di lakukan oleh Bank Syari’ah Bokopin Cabang Sidoarjo mengenai proses penerapan akad Musharakah bahwa pihak Bank Syari’ah Bukopin sudah benar tetapi teori Shirkah yang digunakan oleh Bank Syari’ah Bukopin masih secara umum yaitu hannya modal kerja belum dibagi secara spesifikasi jenis modal kerja yang bagaimana yang diterapkan oleh pihak Bank Syari’ah Bukopin. Dan menurut para ulama fiqh shirkah terbagi ke dalam 2 jenis yaitu Shirkah Amlak dan Shirkah al-uqud. Kemudian mengenai penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syari’ah Bukopin sama sekali tidak melalui prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang semestinya ada beberapa peringatan yang diberikan kepada nasabah sebelum barang jaminan dijual sehingga nasabah tidak tahu kalau barang jaminannya dijual oleh pihak Bank Syari’ah Bukopin dan sudah laku. Dan menurut Hukum Islam hal ini sangatlah tidak syari’ah karena salah satu pihak tidak rida. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat, yaitu diharapkan kedepannya dapat menjadi sebuah acuan untuk benar-benar bisa merumuskan sebuah peraturan perundang- undangan syari’ah yang mana dapat mengatur proses jalanya eksekusi barang jaminan, khususnya jaminan sehingga mampu mengacu syari’ah yang sebenar- benarnya sehingga ada rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik bagi pihak perbankan sendiri maupun bagi pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.