TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN MAJELIS HAKIM ATAS HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI : STUDI PUTUSAN NOMOR: 0138/PDT.G/2013/PA.MLG

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan bahwa permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh suami tersebut ditolak, yaitu dengan berlandaskan padapasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974. Pasal ini menyebutkan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusanya. Sedangkan jika dilihat dari beberapa peraturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah dikumpulkan oleh peneliti, putusan tersebut kurang sesuai dengan pasal 49 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya, Ia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal ini, istri telah menginap dengan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah hotel dan mengajak serta salah satu anak yang belum mumayyiz, hal ini termasuk kelakuan yang buruk sekali. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, kemudian sebagai masukan untuk Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan hak asuh anak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para hakim untuk lebih teliti dalam memberikan keputusan.