Tinjauan hukum Islam terhadap peran Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam pembinaan pra perceraian Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam Pembinaan Pra Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro”, yang ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam Pembinaan Pra-Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam Pembinaan Pra-Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro? Data penelitian dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pembinaan pra perceraian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro terkait merupakan penerapan atas PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian. Selain itu, pembinaan yang dilakukan juga merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk menekan angka perceraian yang setiap tahun selalu meningkat. Dalam melakukan pembinaan, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro memiliki tim khusus yang akan menjadi pembina dalam pembinaan pra perceraian. Tim khusus tersebut memiliki 3 peran, yakni: fasilitator, komunikator, dan mediator atau penengah; kedua, dalam hukum Islam peran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam pembinaan pra perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sejalan dengan konsep shulh (upaya perdamaian) yang diusung oleh lembaga tahkim. Selain itu, upaya perdamaian tersebut sesuai dengan kaidah menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat karena merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan kemaslahatan di kehidupan Pegawai Negeri Sipil, dan sekaligus mencegah kemafsadatan yang akan terjadi akibat perceraian. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka: pertama, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keinginan untuk cerai dapat lebih kooperatif dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian; kedua, bagi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai pembina agar angka perceraian yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dapat diminamilisir; ketiga, mahasiswa program studi Hukum Keluarga hendaknya lebih mempelajari pembahasan mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil karena masih jarang untuk diteliti.