DAMPAK PROFESIONALITAS HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Skripsi yang berjudul ‘’Dampak profesionalitas hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan’’ ini adalah hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana dampak profesionalitas hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan? 2) Apa saja hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik telaah dokumenter. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir induktif-deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak profesionalitas hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan adalah meningkatnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Lamongan, karena mediasi ditangani oleh hakim mediator yang profesional. Dengan mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam mediasi, dan juga mempunyai teknik cara penyampaian yang lugas dan solutif, hakim mediator memberikan pemahaman tentang prosedur mediasi kepada para pihak, sehingga menimbulkan kesepakatan para pihak untuk kembali rukun dan memutuskan untuk tidak bercerai. Hal ini juga berdampak pada kehadiran para pihak yang berperkara ketika mediasi, yaitu adanya titik temu antara kedua belah pihak dan bisa saling mengintropeksi diri sindiri. Hambatan hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan adalah minimnya hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator, sehingga kurangnya pelatihan untuk membangun keterampilan dan kemampuan dalam mediasi. Ketidakhadiran para pihak ketika proses mediasi juga hambatan hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi, sehingga para pihak kurang paham akan adanya prosedur mediasi, adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai, dan adanya rasa malu untuk rujuk.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran yaitu mengoptimalkan PERMA No. 01 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) dan menghapus ayat (2), sebagai gantinya Mahkamah Agung harus siap mengadakan pelatihan sertifikasi hakim mediator di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Lamongan. Memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan PERMA baru yaitu para pihak wajib hadir dalam mediasi, apabila para pihak tidak hadir dalam medisi maka perkara tidak dapat dilanjutkan khusunya perkara perceraian. Hal ini akan memudahkan proses mediasi sehingga bisa menemukan titik temu antara kedua belah pihak, hakim mediator pun akan lebih mudah untuk memecahkan masalah para pihak yang berperkara tersebut jika kedua belah pihak hadir dalam mediasi