Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 perspektif maslahah

Tesis ini berjudul kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 pasca amandemen perspektif maslahah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah bersifat dokumen dengan menghasilkan analisis. Hasil pertama dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang dilakukan MPR menurut pasal 3 ayat (1) dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 jelas dimiliki oleh MPR saja bukan anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang merupakan bagian dari jalannya proses perubahan UUD 1945. Perubahan yang dilakukan oleh MPR sudah relevansi dengan hukum, meskipun keseluruhan perubahan tidak sempurna, baik dalam menjalankan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Kedua, perihal UUD 1945 yang dilakukan MPR juga relevan dengan kaidah fiqih Tasharruful Imam ‘Ala Al- Ra’iyyah Manutun Bi Al- Maslahah (pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan yang paling diutamakan ialah kemaslahatan dengan menggunakan metode musyawarah). Menurut imam al-Mawardi setiap kepemimpinan harus memiliki keberanian, keadilan, kewibawaan, ilmu pengetahuan dalam membangun dan membina segala aspek kehidupan dengan berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu sendiri, keinginan keluarga dan kelompok.